KONFLIK ANTARA NEGARA DAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN PASCA PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT

Abstract

Paper ini bertujuan untuk memahami perkembangan konflik antara negara dan masyarakat setelah kebijakan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang implementasikan oleh Perum Perhutani. Data-data dalam studi ini bersumber dari Undang-Undang, Peraturan-Peraturan Pelaksanaan di bawahnya, hasil-hasil penelitian dan berita-berita di media. Dari hasil studi ini terungkap bahwa PHBM hadir  dalam konteks untuk menyelesaikan konflik antara Perhutani dengan  Masyarakat Desa Sekitar Hutan yang telah berlansung sejak masa kolonial,yaitu semenjak  negara megembangkan pengetahuan Ilmiah dalam mengelola. Hutan. Konflik ini  memuncak ketika Reformasi Politik berlangsung. Dalam proses Implementasi kebijakan pada awalnya PHBM menghadapi masalah ketidakpercayaan stakeholder terhadap Perhutani. Pada perkembangannya  melalui proses sosialisasi yang melibatkan banyak pihak, kebijakan ini dapat diterima oleh Stakeholder.  Saat ini kebijakan ini telah mampu membangun rasa saling percaya, mengurangi konflik, meningaktkan kemampuan masyarakat dalam bernegoisasi, megurangi pengeluaran biaya keamanan Perhutani, menurunkan tingkat pencurian kayu di Hutan Negara  dan memulihkan legitimasi Perhutani sebagai lembaga yang mampu mengelola hutan di Pulau Jawa