Analisis kebijakan penempatan ahli gizi sebagai tenaga keolahragaan Indonesia

Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih; Laksono Trisnantoro; Zaenal Muttaqqien Sofro; Mutiara Tirta Prabandari Lintang Kusuma; Mustika Cahya Nirmala Dewinta; Ibtidau Niamilah; Meta Anastasia; Edi Nurinda Susila

doi:10.21831/jk.v9i2.38193

Analisis kebijakan penempatan ahli gizi sebagai tenaga keolahragaan Indonesia

Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih, Departemen Gizi Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
Laksono Trisnantoro, Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
Zaenal Muttaqqien Sofro, Departemen Ilmu Fisiologi, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
Mutiara Tirta Prabandari Lintang Kusuma, Departemen Gizi Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
Mustika Cahya Nirmala Dewinta, Mahasiswa Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, Minat Gizi Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
Ibtidau Niamilah, Departemen Gizi Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
Meta Anastasia, Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, Minat Gizi Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada
Edi Nurinda Susila, Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan Olahraga Nasional, Kemenpora Republik Indonesia

10.21831/jk.v9i2.38193

Abstract

Peran ahli gizi sebagai tenaga keolahragaan pada dasarnya merupakan mandat hukum dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, khususnya Pasal 63 yang menyebutkan bahwa ahli gizi merupakan salah satu tenaga keolahragaan. Pada praktiknya, implementasi peran ahli gizi sebagai tenaga keolahragaan di pusat pembinaan atlet masih belum optimal. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta belum adanya kebijakan operasional yang mengatur tentang penempatan ahli gizi di pusat pembinaan atlet menjadi beberapa kendala yang perlu solusi. Pengkajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi dokumen terhadap delapan peraturan yaitu 1 undang-undang, 1 perpres dan 6 permen. Seluruh dokumen kebijakan tersebut selanjutnya ditetapkan pasal-pasal kritis yang dianalisis lebih lanjut untuk diberikan diskripsi penjelas, analisis mendalam pasal demi pasal, perumusan rekomendasi dan output kebijakan. Pengkajian ini telah memperoleh Ethical Clearance dari Komisi Etik FKKMK UGM dengan nomor: KE/FK/0292/EC/2020 pada tanggal 10 Maret 2020. Kajian terhadap Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan peraturan hukum pendukungnya menunjukkan bahwa peran ahli gizi memiliki urgensi tinggi dalam pembinaan atlet. Namun demikian masih perlu kebijakan operasional yang mengatur tentang penempatan ahli gizi sebagai tenaga keolahragaan, meliputi tugas dan wewenang, serta standar kompetensi dan sertifikasi ahli gizi sebagai tenaga keolahragaan.

Keywords

Ahli Gizi; Kebijakan; Tenaga Keolahragaan; Ahli Gizi Olahraga

Full Text:

FULLTEXT PDF

References

Ardiyanto, H. (2019). Pembibitan Bakat Olahraga: Suatu Eksplorasi Konsep. Proceedings National Seminar of Sport Science, (November), 231–240.

Åstrand, P.-O., Rodahl, K., Dahl, H. A., & Strome, S. B. (2003). Textbook of Work Physiology: Physiological Bases of Exercise. Human Kinetics.

Blomkamp, E., Sholikin, M. N., Nursyamsi, F., Lewis, J. M., & Toumbourou, T. (2017). Understanding Policymaking in Indonesia: In Search of a Policy Cycle. In KSI Working Paper. Retrieved from https://www.ksi-indonesia.org/en/news/detail/understanding-policy-making-in-indonesia-in-search-of-a-policy-cycle

Jenner, S. L., Trakman, G., Coutts, A., Kempton, T., Ryan, S., Forsyth, A., & Belski, R. (2018). Dietary intake of professional Australian football athletes surrounding body composition assessment. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 15(1), 1–8. https://doi.org/10.1186/s12970-018-0248-5

Kementerian kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi. , (2013).

Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1684 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga. , (2015).

Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan. , (2017).

Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Standar Pengembangan Bakat Calon Atlet Berprestasi serta Pemberian Penghasilan dan Fasilitasi kepada Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi. , (2017).

Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi. , (2020).

Kim, S. H., Oh, C. S., & Lee, J. H. (2019). Dietary nutrient intake of Korean adolescent distance runners. Journal of Exercise Rehabilitation, 15(6), 781–786. https://doi.org/10.12965/jer.1938682.341

Lloyd, R. S., Radnor, J. M., Moeskops, S., Meyers, R. W., Read, P. J., & Oliver, J. L. (2019). Applying Strength and Conditioning Practices to Young Athletes. Routledge Handbook of Strength and Conditioning, 23–37. https://doi.org/10.4324/9781315542393-3

Ong, J. L., & Brownlee, I. A. (2017). Energy Expenditure, Availability, and Dietary Intake Assessment in Competitive Female Dragon Boat Athletes. Sports, 5(4), 45. https://doi.org/10.3390/sports5020045

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. , (2005).

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. , (2007).

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional. , (2017).

Penggalih, M. H. S. T., Dewinta, M. C. N., Solichah, K. M., Pratiwi, D., Niamilah, I., Nadia, A., & Kusumawati, M. D. (2019). Identifikasi status gizi, somatotipe, asupan makan dan cairan pada atlet atletik remaja di Indonesia. Journal of Community Empowerment for Health, 1(2), 85. https://doi.org/10.22146/jcoemph.38410

Penggalih, M. H. S. T., Juffrie, M., Sudargo, T., & Sofro, Z. M. (2017). Correlation between nutritional status and lifestyle for youth soccer athlete performance: A cohort study. Pakistan Journal of Nutrition, 16(12), 895–905. https://doi.org/10.3923/pjn.2017.895.905

Penggalih, M. H. S. T., Narruti, N. H., Fitria, F., Pratiwi, D., Sari, M. D. P., Winata, I. N., … Kusumawati, M. D. (2016). Identification of somatotype, nutritional status, food and fluid intake in gymnastics youth athletes. Asian Journal of Clinical Nutrition, 8(1–3), 1–8. https://doi.org/10.3923/ajcn.2016.1.8

Steinmuller, P. L., Kruskall, L. J., Karpinski, C. A., Manore, M. M., Macedonio, M. A., & Meyer, N. L. (2014). Academy of nutrition and dietetics: Revised 2014 standards of practice and standards of professional performance for registered dietitian nutritionists (competent, proficient, and expert) in sports nutrition and dietetics. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 114(4), 631-641.e43. https://doi.org/10.1016/j.jand.2013.12.021

Thomas, D. T., Erdman, K. A., & Burke, L. M. (2016). Position of the Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada, and the American College of Sports Medicine: Nutrition and Athletic Performance. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 116(3), 501–528. https://doi.org/10.1016/j.jand.2015.12.006

DOI: https://doi.org/10.21831/jk.v9i2.38193